TEMPO.CO, Jakarta - Andy Budiman, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuat petisi penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta di laman change.org. Sampai Jumat petang pukul 17.43, petisi berjudul “Kami Tidak Rela” itu telah ditandatangani oleh 1.015 orang dari target 1.500 orang.
Nama sejumlah tokoh seperti Ayu Utami, Olga Lydia, Ananda Sukarlan, Goenawan Mohamad, Yudi Latif, Sarwono Kusumaatmaja, serta Grace Natalie tercantum sebagai penanda tangan petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI itu. Pada bagian deskripsi, mereka menyatakan keberatan terhadap usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD.
Alasannya, di tengah pandemi Covid-19 ini banyak warga Jakarta yang terdampak secara ekonomi dan tengah berjuang untuk bertahan hidup.
“Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan,” seperti dikutip dari deskripsi petisi tersebut.
Mereka menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI merupakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Atas dasar itu, para penandatangan menolak kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021 yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna Senin, 7 Desember 2020. “Itu uang kami, uang rakyat. Jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri.”
PSI menyatakan sikap menolak usulan kenaikan RKT dalam KUA-PPAS APBD 2021. DPW PSI Jakarta bahkan mengeluarkan instruksi kepada anggota legislatifnya di DPRD DKI untuk menolak usulan tersebut. Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menyebut tak pantas mengusulkan kenaikan pendapatan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat akibat pandemi Covid-19.
